Syarat dan ketentuan layanan

    1. Pengenalan Layanan

      1. Layanan pembuatan website ini ditawarkan oleh Nevaweb kepada klien yang membutuhkan pembuatan, pengembangan, atau pemeliharaan website.
      2. Layanan yang ditawarkan termasuk desain, pengembangan, dan pemeliharaan website sesuai dengan permintaan klien.
    2. Kewajiban Klien

      1. Klien harus menyediakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kebutuhan website yang diinginkan.
      2. Klien bertanggung jawab atas isi konten yang akan ditampilkan di website, termasuk keabsahan, keaslian, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
      3. Klien harus memberikan umpan balik dan persetujuan dalam waktu yang wajar selama proses pembuatan website.
      4. Klien harus membayar biaya jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
    3. Hak Kekayaan Intelektual

      1. Hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya terkait dengan website yang dibuat tetap menjadi milik klien kecuali disepakati sebaliknya dalam kontrak.
      2. Klien diberikan lisensi terbatas untuk menggunakan website yang dibuat oleh Nevaweb untuk keperluan bisnis mereka. Penggunaan selain itu tanpa izin tertulis merupakan pelanggaran hukum.
    4. Batasan Tanggung Jawab

      1. Nevaweb tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat kegagalan teknis, peretasan, atau penggunaan yang salah dari website yang dibuat.
      2. Nevaweb tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh klien ke website yang melanggar hukum atau melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga.
    5. Privasi dan Keamanan

      1. Nevaweb akan melindungi informasi pribadi yang diberikan oleh klien sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku.
      2. Nevaweb akan menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar untuk melindungi website dari ancaman dan serangan cyber.
    6. Penyelesaian Sengketa

      1. Jika terjadi sengketa antara Nevaweb dan klien, kedua belah pihak akan berupaya menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
      2. Jika penyelesaian musyawarah tidak mungkin, sengketa akan dirujuk ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku
    7. Pendaftaran nama domain

      1. Nama domain harus mematuhi dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak Kekayaan Intelektual (IPR), Hak Paten, dan Merek Dagang yang sah.
      2. Nama domain tidak boleh melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
      3. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat mengakibatkan penonaktifan nama domain tanpa kemungkinan pengembalian dana atau refund.
      4. Dalam proses pendaftaran nama domain, penting untuk memilih nama domain yang legal, sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya.
    8. Layanan Hosting

      1. Layanan Hosting dari Nevaweb menggunakan Hosting dari DomaiNesia. Kami hanya memberikan jasa pembuatan website dan manage dengan Hosting dari DomaiNesia.
      2. Nevaweb juga tidak memberikan akses kepada klien untuk membuka member area hosting dan cPanel, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data dan privasi klien yang tersimpan pada website. Namun, kami dapat memberikan akses cPanel kepada klien dengan syarat-syarat berikut:
        1. Nevaweb tidak bertanggung jawab atas virus/malware yang masuk melalui login cPanel dari klien.
        2. Nevaweb tidak bertanggung jawab jika klien mengubah konfigurasi server saat ini yang menyebabkan website tidak dapat diakses/crash.
        3. Nevaweb tidak bertanggung jawab atas hacking yang disebabkan oleh kesalahan konfigurasi server cPanel maupun script yang dipasang di cPanel.
    9. Lisensi Tema

      1. Nevaweb menggunakan tema berbasis WordPress dengan lisensi multi-license. Saat ini, kami menyediakan jasa desain menggunakan koleksi tema yang kami miliki. Namun, penting untuk dicatat bahwa kami tidak memberikan jaminan terhadap lisensi tema jika Anda tidak menggunakan jasa manajemen atau hosting dari Nevaweb.
    10. Konten Website

      Berikut adalah jenis-jenis website yang tidak kami kerjakan berdasarkan kebijakan perusahaan dan peraturan hukum di Indonesia:

      1. Perjudian (segala bentuk judi)
      2. Pesugihan, klenik, dan jenis penipuan mistis
      3. Situs pornografi
      4. Website forum atau fitur keanggotaan
      5. Website phishing, bot, auto-like, dan sejenisnya
      6. Segala jenis website yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

      Dalam pembuatan atau pengelolaan website oleh Nevaweb, kami mengharapkan klien untuk tidak meminta atau mengunggah konten berikut ini:

      1. Konten pornografi, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), penghinaan, dan materi yang melanggar kesusilaan umum.
      2. Konten yang dapat menimbulkan perselisihan, keresahan, atau menimbulkan rasa takut pada pihak lain.
      3. Materi yang melanggar hak cipta tanpa izin dari pemiliknya.
      4. Konten yang dapat digunakan untuk mengganggu atau merugikan pihak lain.
      5. Skema Ponzi, skema piramida, dan bentuk penipuan lainnya.
      6. Praktik phishing, auto-like, auto bot, atau metode serupa yang dapat merugikan pihak lain.
      7. Materi-materi lain yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
    11. Pembayaran dan Pengembalian Dana (Refund)

      1. Konfirmasi pembayaran diperlukan agar proses pembuatan website dapat dimulai.
      2. Setelah berakhirnya masa berlangganan, akses ke website klien akan dinonaktifkan. Perpanjangan layanan diperlukan untuk mendapatkan akses kembali.
      3. Nevaweb berhak menghentikan layanan jika klien tidak melakukan perpanjangan dalam 30 hari setelah masa berlangganan berakhir, dan data kepemilikan klien dapat dihapus.
      4. Pengembalian dana dilakukan jika kebutuhan website berbeda dengan kesepakatan awal atau Nevaweb tidak dapat menyelesaikan proyek website tersebut.
      5. Pengembalian dana tidak berlaku jika website sudah selesai, online, atau telah dipublikasikan.
      6. Pengembalian dana tidak berlaku jika proyek telah berjalan lebih dari 7 hari sejak pembayaran.
      7. Pengembalian dana tidak diberikan kepada klien yang terlibat dalam pelanggaran pidana.
      8. Jika klien meminta pengembalian dana setelah dummy website selesai hanya karena ketidakcocokan desain atau faktor internal klien, pengembalian dana hanya 50%. Hal ini berlaku selama 30 hari setelah pembayaran.
    12. Pencadangan dan Kehilangan Data

      1. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan file yang mungkin terjadi, seperti kegagalan sistem, pelanggaran keamanan, atau kegagalan hard disk dan sistem.
      2. Pencadangan data akan dilakukan saat website dipublikasikan dan akses website diserahkan
      3. Apabila klien tidak memperpanjang layanan website(termasuk hosting dan domain) di Nevaweb melewati batas waktu yang ditentukan, Nevaweb tidak akan membantu dalam melakukan pencadangan data website sebelum tagihan dibayarkan.
      4. Jika klien ingin mengembalikan tampilan website ke versi sebelumnya, pastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak signifikan dan data seperti aset, desain, konten, dan data lainnya dari versi sebelumnya masih tersedia.Jika tidak, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pembuatan desain website baru dan akan dikenakan biaya.
    13. Batasan waktu respon

      • Jika klien tidak merespons persetujuan final dalam waktu 3×24 jam, proyek dianggap selesai dan website akan di-onlinekan sesuai dengan informasi terakhir yang diberikan.
    14. Hukum yang Berlaku

      • Terms of Service and Acceptable Use Policies (Syarat dan Kebijakan) ini diatur dengan memperhatikan dan mematuhi seluruh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam rangka penyelidikan atau penegakan hukum, Nevaweb dapat mengungkapkan informasi pengguna kepada lembaga penegak hukum atau pihak yang berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa persetujuan lebih lanjut atau pemberitahuan kepada Pelanggan.
    15. Force Majeure

      1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan layanan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu Pihak serta tidak dapat diduga sebelumnya.
      2. Hal-hal atau peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan force majeure adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, tindakan sabotase, peperangan, huru-hara yang terjadi secara nasional, tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan serta peraturan perundang-undangan.
      3. Dalam hal terjadi force majeure, maka Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya force majeure tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya force majeure tersebut, kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari force majeure tersebut dan cara penyelesaiannya serta mengenai kelangsungan pelaksanaan layanan ini.
    16. Perubahan S&K

      • Melalui kesepakatan dalam perikatan kerjasama antara Anda sebagai Pelanggan dan Nevaweb maka Anda menyetujui bahwa segala ketentuan yang diatur dalam Terms of Service and Acceptable Use Policies (Syarat dan Kebijakan) ini dapat berubah kapan saja tanpa pemberitahuan lanjut secara tertulis. Segala perubahan terhadap Terms of Service and Acceptable Use Policies (Syarat dan Kebijakan) ini bersifat terbuka dan dapat selalu diakses melalui webpage ini.
    17. Perpajakan

      1. Status Pengukuhan Nevaweb adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka setiap tagihan Nevaweb akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
      2. Untuk permintaan faktur pajak, mohon ajukan permintaan Anda paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelarasan dengan ketentuan baru terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER-03/2022) dalam Pasal 18 ayat (1): “(1) e-faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur.” Harap mengirimkan permohonan ke [email protected]
      3. Sesuai Peraturan Pemerintah RI No.82/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Bagian Tiga, mengenai perangkat keras Pasal 1 Poin 28, dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.03/2015, Domain dan SSL tidak termasuk dalam positive list dasar pengenaan PPh Pasal 23, sehingga untuk layanan Domain dan SSL tidak dapat dikenakan PPh Pasal 23. Apabila tetap terjadi pemotongan PPh Pasal 23 terhadap Domain dan SSL, maka layanan Pelanggan tidak dapat diaktifkan sebelum dilakukan pelunasan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan.
      4. Setiap tagihan Nevaweb yang terkait dengan jasa layanan Desain Website dan Hosting akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ayat 2 dikarenakan terkait jasa dan layanan sewa. Maka sudah menjadi tanggung jawab Pelanggan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemotongan sebesar 2% atas layanan tersebut.
      5. Bagi Pelanggan yang memotong tagihan kami dengan PPh Pasal 23, maka diwajibkan untuk mengirimkan Bukti Potong PPh Pasal 23 dengan e-Bupot dan mengirimkan kepada kami melalui [email protected].
×